berdasarkan peraturan daerah kota tarakan nomor 3 tahun 2001 tentang tarif dasar listrik lokal kota tarakan yang kemudian mengalami perubahan pada perda nomo 13 tahun 2003, warga kota tarakan diharuskan membayar tarif dasar listrik yang lebih tinggi dibanding tarif dasar pln yang ditetapkan secara nasional, tarif dasar listrik yang ditetapkan untuk golongan tarif sosial biaya pemakaian 420-460 rupiah per kwh dengan biaya beban 17.000-32.500 rupiah per kva, rumah tangga biaya pemakaian 530-700 rupiah per kwh dengan biaya beban 12.00-34.260 rupiah per kva, komersial biaya pemakaian 575-590 rupiah per kwh dengan biaya beban 33.800-36.000 rupiah per kva, publik (kantor pemerintah dan penerangan jalan umum) biaya pemakaian 750 rupiah per kwh dengan biaya beban 25.000 rupiah per kva, dan multiguna biaya pemakaian 1.415 rupiah (maksimum) per kwh

dengan tarif lokal yang lebih tinggi dari tarif dasar listrik pln yang ditetapkan secara nasional, pemerintah kota tarakan dan pln menjamin bahwa pemadaman bergilir dan byar pet tidak akan terjadi, dengan kondisi pasokan listrik saat itu yang mencapai 31 mw dan beban puncak hanya 27 mw, tentunya jaminan tersebut bukan hanya omong kosong, di saat daerah lain mengalami pemadaman bergilir, kota ini boleh berbangga hati tidak akan mengalaminya

namun sayang, seiring berjalannya waktu, satu demi satu mesin penghasil listrik berguguran, sampai dengan tahun 2007, 7 dari 15 unit mesin pembangkit mangkrak dan hanya digunakan sebagai cadangan bila ada mesin pembangkit yang saat ini digunakan “sakit”, untuk menghidupkan 7 mesin itu pln membutuhkan subsidi paling tidak sebesar 11,5 miliar rupiah untuk membeli sekitar 1,6 juta liter solar yang bisa dipakai mengatasi pemadaman bergilir hingga juni 2009, entah ada salah perhitungan dimana sehingga pln kota tarakan tidak mampu memenuhi kebutuhan bakar mesin pembangkit listriknya

akhirnya mengemukalah usulan untuk menaikan tarif dasar listrik lokal tarakan, usulan yang kemudian membuat masyarakatnya meradang, entah karena pemadaman listrik yang dialami atau karena besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk membayar pemakaian listrik tiap bulannya, tidak hanya pemerintah kota dan pln yang disorot tapi juga lembaga legislatif yang telah menyetujui kenaikan tarif disamping merupakan wakil rakyat penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah kota.

DPRD sudah membentuk Panitia Khusus Kelistrikan, tapi apa daya, sejauh ini kinerja nya belum ada yang beres tuh, krisis listrik masih aja terjadi, sempat memang dibulan desember gak ada byarpet, itu juga dikarenakan janji dari DPRD yang akan mensubsidi PLN sampai dengan Januari 2009, tapi setelah gak ada kejelasan tentang subsidi, pertengahan januari byarpet lagi lagi terjadi, dan seperti nya ini lebih parah . Kalau di bulan desember lalu, byarpet terjadwal, dan ga pake nipu alias gak mati lampu di luar jadwal, tapi yang sekarang malah tambah parah, udah berjadwal byarpet malam hari, siang nya pake mati juga, kadang mati idup, mati idup gak jelas ..

Gak sedikit perusahaan besar/kecil merugi diakibatkan byarpet, hitung aja sendiri, yang paling terasa pengeluaran buat beli bensin atau solar buat genset, contoh bensin aja 5000 x 4 liter = 1 hari = 20.000.. nah mati lampu seminggu 2 kali, belum diluar jadwal.. totalnya seminggu 40.000, sebulan ada 4 minggu = 160.000 .. itu untuk perusahaan kecil kayak ditempatku, belum hotel atau mal-mal yang sudah tentu pengeluarannya lebih besar karena genset nya juga gede !!

miris memang, melihat kota yang katanya punya sumber daya melimpah, tapi gak bisa dikelola dengan baik, penguasa hanya mau enaknya, (naikin listrik), tapi gak melihat kesusahan masyarakat kecil ..

sebagai orang kecil, saya cuma bisa bilang

SAMPAI KAPAN MAU MATI LAMPU TERUS ??????????????